Masa kepemimpinan Kapolri di era Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo berjalan 5 tahun. Selama menjabat, banyak kejadian yang mengakibatkan citra institusi Polri turun dari kepercayaan publik. Di kutip dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, Polri hanya mendapatkan nilai 72,2% di bawah Institusi KPK di posisi ke 9.
Seperti diketahui, Visi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo adalah Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparan Berkeadilan). Menurut Hermanto Ketua AMSI (Aliansi Mahasiswa Sipil Indonesia), visi yang di jalankan oleh Polri selama ini hanya tinggal Ilusi, yang seakan Polri telah terjun ke lubang hitam.
"Visi Kapolri Presisi hari ini menjadi Ilusi bagi Institusi Polri, selama Jendral Listyo menjabat (2021 - sekarang) Polri telah mengalami inkonsistensi dalam menerapkan Visi Presisi. Serta puncaknya penurunan terhadap tingkat kepercayaan publik dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menduduki di peringkat ke 9 dengan nilai 72,2% di bawah KPK", ungkap Hermanto Ketua AMSI
Dalam Misi Kapolri Jendal Listyo Prediktif yang menerapkan prediksi untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman. Sepanjang Listyo menjabat, sederet kondisi keamanan dan tata tertib di masyarakat masih terbilang kurang dalam pengendalian lingkungan masyarakat.
Polri masih kurang dalam penanganan keamanan dan tata tertib masyarakat dengan munculnya kembali kekuatan masyarakat sipil mengatasnamakan ormas. Serta pergerakan Polri di lihat seberapa Viralnya dimedia sosial.
"Kita melihat secara gamblang, isu hari ini kondisi di masyarakat berjibaku melawan para preman yang berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas). Di lihat kejadian ini, Polri tidak memiliki pembacaan isu yang detail di kalangan masyarakat bawah. Sehingga penciptaan situasi dan kondisi yang aman menunggu viralnya suatau kejadian. Maka dalam segi misi pertama ini sudah menandakan penurunan semangat Presisi", lanjut Herman sapaan akrabnya
"Secara data pada bulan Mei 2025 di Pusiknas kita melihat sebanyak 522 kasus pelaporan terhadap aksi premanisme hanya beberapa yang di tuntaskan, yang sebagian besar karena keviralannya di media sosial. Sehingga ucapan Kapolri yang menyatakan akan melindungi dan mengamankan lingkungan masyarakat itu hanya manis di binir. Buktinya masih banyak kasus Kamtibmas yang masih belum di selesaikan secara tuntas", kata Ketua AMSI
Misi Responsibilitas seakan hanya sebagai jargon belaka, kelalaian terhadap tindakan, ucapan, sikap perilaku para anggota Polri kerap menyimpang dan kurangnya profesionalsime. Perilaku yang di tunjukkan banyak yang masih ikut dalam pusaran konflik yang seharusnya Polri menghindari hal-hal demikian.
"Kita ketahui semua bahwa kejadian Polisi tembak Polisi, Polisi bermain dengan jual beli Narkotik, Polisi melakukan pelanggaran HAM, Polisi sebagai backing Judol dan Polisi sebagai alat represif Negara masih terjadi. Kita bukan hanya merasakan, tapi di pertontonkan bahwa inkonsistensi Polri terhadap Isu yang Fundamental", lanjut Hermanto
"Kontras mengungkapkan dalam laporannya, selama 100 hari Pemerintahan Prabowo masih adanya 136 kasus kekerasan terhadap Masyarakat Sipil. Lalu dimana letak sisi Humanis Polri dalam menyelesaikan Konflik? Itu hanya selesai di mulut saja, tidak di terapkan secara masif dan terstruktur. Ini ironis, Polri telah banyak melakukan pelanggaran HAM selama Jendral Listyo memjabat", tegas Herman
Misi Transparansi Berkeadilan hanya digunakan untuk kepentingan segelintir entitas dan kelompok. Penanganan kasus dan konflik sangat minim kalau di pandang secara prinsip Akuntabilitas.
Ketua AMSI (Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia) juga menyampaikan berbagai ketidak transparansinya Polri terhadap Kasus, seperti:
1. Kasus Pagar Laut di Banten dan Tangerang, informasi tidak di buka kepada publik, tidak adanya tersangka utama dalam kasus tersebut, dan di curigai adanya perlindungan terhadap elite tertentu.
2. Kasus Tambang Timah di Babel yang merugikan negara 271 Triliun secara data dan informasi dari Bareskrim tidak konsisten dalam menyampaikan, tidak terbuka secara detail siapa di balik aktor intelektualnya, dan seakan hasul audit laporan keuangan di tunda atau disembunyikan.
3. Manipulasi fakta kasus penembakan yang mengakibatkan kematian Brigadir J. Polri sangat ambigu dan terlihat sekali untuk menutupi kejadian aslinya.
"Hal hal semacam ini yang mendorong kami untuk mendesak Pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk melakukan evaluasi secara terstruktur dan secara akuntabilitas untuk dapat menangguhkan jabatan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo bahkan dapat di copot sebagai Kapolri saat ini.
Kami juga meng-ultimatum kepada institusi Polri untuk berbenah secara menyeluruh dan kembali ke kittah Polri. Serta kami Meminta kepada Presiden Prabowo untuk dapat mengganti posisi Kepala Kepolirisan Repiblik Indonesia saat ini", tutup secara tegas Ketua AMSI
0 Comments