Kieraha - 25/02/2026 - Jakarta - Beberapa hari terakhir, media sosial dihebohkan oleh postingan yang mengungkap kekejaman dan kebutaan politik para pengusaha di industri otomotif Indonesia, yang justru memihak kepentingan asing daripada kemampuan dalam Negeri. Kritik tajam muncul terhadap cara beberapa kelompok, mulai dari pengusaha besar yang dulu membuat kesepakatan dengan Mahindra hingga para pejabat yang terkait dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, yang jelas jelas terlihat bersikap menggoda peluang impor daripada mendukung produk dalam Negeri yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri sendiri. Narasi ini menyebutkan nama-nama perusahaan besar dan jaringan politik elite yang saling mendukung agenda impor yang besar, serta menjelaskan bagaimana lobi tersebut bisa mengancam industri otomotif Indonesia hanya demi keuntungan perusahaan-perusahaan asing dan konsorsium bisnis bermodal asing.
Menanggapi kontroversi proyek impor itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara tegas meminta pemerintah untuk menunda rencana impor 105.000 unit mobil pickup dan truk dari India yang direncanakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun 1.000 unit tetap bisa lolos dan masuk kedalam negeri, Dasco menyampaikan bahwa penundaan ini penting karena Presiden RI Prabowo Subianto saat ini masih menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri, sehingga keputusan besar seperti ini perlu dibahas lebih matang saat beliau kembali.
Permintaan penundaan ini muncul di tengah sorotan publik yang makin tajam terhadap proyek impor senilai triliunan tersebut, yang kabarnya melibatkan perusahaan seperti PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan pemasok kendaraan asal India. Para pengamat dan pelaku industri lokal menyatakan bahwa kebijakan impor dalam jumlah besar tersebut berpotensi menggerus daya saing industri otomotif nasional, padahal kapasitas produksi dalam Negeri sebenarnya mampu menjawab kebutuhan serupa.
Dzulkifli Kalla Direktur Melankolis Institute menilai "langkah yang diambil oleh Wakil Ketua DPR ini sangat tepat dan perlu didukung sebagai bentuk perlindungan terhadap kemandirian industri nasional dan upaya menolak dominasi produk impor besar-besaran". Penundaan ini juga memberi ruang bagi pemerintahan yang kuat untuk melakukan kajian komprehensif serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dari sektor swasta nasional.
Redaksi : Oies
0 Comments