Saya bisa membayangkan suasana hari itu di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, hawa panas bukan karena cuaca, tapi karena forum diskusi buku “Menggugat Republik” karya Syahganda Nainggolan berubah menjadi ruang uji nyali. Ada yang bicara, ada yang menyela, ada yang interupsi. Acara yang dihadiri tokoh penting negeri ini seolah tidak ada bedanya, suasana gaduh tidak bisa dihindarkan.
Di antara tokoh yang hadir, ada Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sebagai keynote speaker. Melihat suasana yang demikian, dengan penuh semangat beliau berpesan, “berapa lama kawan-kawan masyarakat sipil memberikan persatuan nasional pada Prabowo, agar dia punya waktu untuk bisa mewujudkan janji-janjinya buat kesejahteraan rakyat”. Pesannya terlihat sederhana, yakni pentingnya persatuan, kekompakan.
Namun harus jujur kita akui, meskipun demokrasi tidak selalu rapi, bukankah justru “kerumitan” demokrasi hari ini adalah mengelola demokrasi substansial, sehat, dan bukan hanya demokrasi label?
DEMOKRASI ITU GADUH
Pelopor teori klasik, Robert Dahl, menekankan bahwa demokrasi sehat membutuhkan pluralisme dan kompetisi gagasan, dan dalam sistem yang demokratis, perbedaan pendapat merupakan proses dialektika sebagai mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.
Masih menurut Dahl, kritik publik terhadap pemerintah adalah bagian dari polyarchi, yakni partisipasi kelompok sosial dan bersaing secara terbuka dalam mempengaruhi kebijakan negara. Dahl menegaskan bahwa demokrasi itu banyak pusat kekuatan, banyak suara, banyak kritik. Dalam artian, gaduh dan ribut itu normal.
Mungkin saat teori ini dilahirkan, Dahl tidak mengira ada sosmed, ada kemajuan teknologi informasi yang begitu dahsyat. Sehingga meminjam bahasa Bang Rocky Gerung, pertengkaran pikiran, adu gagasan yang diperlukan dalam tradisi demokrasi tidak segaduh ini. Dan saya yakin, kalau Pak Dahl masih hidup, dia akan mengoreksi, setidaknya merevisi teorinya. Lanjutnya, perbedaan bukan gangguan, melainkan mekanisme koreksi.
Pertanyaannya, apakah yang kita lihat saat ini di ruang-ruang publik adalah dinamika adu gagasan atau sekadar adu emosi? Saya sering merasa, ruang publik kita sudah jauh berubah, bukan lagi forum yang dimuliakan dan dijunjung tinggi, namun sudah seperti tempat sampah raksasa. Informasi, opini, bahkan amarah, semuanya dibuang di ruang publik. Bahkan saking bebasnya ruang publik yang tersedia, tidak ada pengaturan, pengelolaan yang baik, dan pertanggungjawaban kepada publik. Gelanggang yang tersedia kadang tidak sedap dipandang mata, jorok, dan memuakkan.
Rakyat kita mulai bergeser cara pandangnya. Diskusi menjadi debat kusir, caci maki, dan bahkan ruang untuk saling membunuh karakter (character assassination). Tidak semuanya salah, tapi juga tidak semuanya sehat. Demokrasi tanpa tanggung jawab berubah menjadi kebisingan, dan kebebasan tanpa batas berubah menjadi kekacauan. Padahal sejak awal, demokrasi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu ditemani satu hal, demokrasi harus berdiri di atas hukum (rule of law).
NEGARA TIDAK BOLEH DIAM
Di titik ini, saya bisa memahami langkah Presiden Prabowo. Beliau mengundang banyak pihak, mulai akademisi, tokoh ormas keagamaan, awak media, bahkan tokoh yang selama ini dianggap kritis kepada pemerintah. Ini bukan pertanda pemerintah lemah, namun negara berikhtiar membuka ruang dialog yang lebih sehat.
Apakah hal ini menjadi sempurna? Tentu tidak, tapi setidaknya ada upaya menggeser perdebatan dari jalanan ke meja diskusi, dan semua komponen bangsa mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada jamaahnya, pengikutnya, dan publik secara luas.
JANJI TIDAK LAHIR DI RUANG KOSONG
Sering kita lupa, kebijakan itu tidak jatuh dari langit. Apa yang hari ini disebut Asta Cita lahir dari masalah nyata. Angka stunting, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi sosial (Gini Rasio), pemerataan ekonomi, ketergantungan impor pangan, energi, korupsi yang angkanya tidak kecil, puluhan juta anak tidak sekolah, juga puluhan juta orang hidup dalam kemiskinan. Kalau masalahnya besar, jawabannya tidak mungkin kecil.
NEGARA TURUN TANGAN
Di sinilah pilihan itu diambil, negara tidak hanya mengatur, tapi ikut bermain. Konsepnya jelas dalam perspektif ekonomi pembangunan, negara sebagai motor pembangunan (developmental state), dan ditambahkan pendekatan big push theory, yakni dorongan besar, serentak, dan simultan. Dan bumzz…, hasilnya program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), efisiensi anggaran, penghapusan tantiem di BUMN, dan seterusnya.
Memang banyak yang mencibir, pesimistis, dan bahkan untuk MBG dan KDMP dianggap program sia-sia, bakar uang, dan tidak berguna. Saya pikir, berilah kesempatan Presiden menunaikan ijtihad politiknya. Bukankah yang sekarang dilaksanakan merupakan amanat konstitusi?
Lihatlah begitu panjangnya “saringan” yang dilakukan negara, sampai program ini dipastikan benar-benar menjadi program prioritas presiden. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Asta Cita sah menjadi dokumen negara yang wajib dilaksanakan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Turunan dari RPJPN, Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang dijabarkan melalui Perpres No. 12 Tahun 2025. Dan lebih teknis lagi dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing kementerian/lembaga untuk diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang di dalamnya memuat prioritas pembangunan nasional dalam pedoman penyusunan APBN.
Anda bayangkan berapa lembaga yang terlibat menjadi penyaring dalam perumusan ini? Dan berapa pihak atau perwakilan pihak yang sudah ikut menyetujuinya? Kalau kita konsisten pada nilai demokrasi, mestinya memberi kesempatan untuk dijalankan. Toh setiap tahun ada mekanisme evaluasi dari pelaksanaannya, baik melalui evaluasi kementerian/lembaga dengan wakil rakyat, maupun koordinasi dengan kepala daerah se-Indonesia.
DESA MULAI BERGERAK
Saya lahir dan besar di desa. Kadang saya melihat persoalan yang ada lebih percaya pada cerita dari bawah, dari desa. Dulu sering kita melihat di banyak berita ada hasil panen sering dibuang, wortel, kubis, maupun sayur mayur yang tidak laku. Peternak membuang susu sambil protes di jalan, telur harganya jatuh tidak sebanding dengan harga pakan, apalagi tenaganya. Begitupun petani menjual gabah kering sawah di bawah biaya tanamnya. Sekarang mulai berubah, ada serapan, ada perputaran, ada tenaga kerja terserap. Nilai Tukar Petani naik sekitar 125,35. Petani, kata orang Jawa, gumuyu/tersenyum. Belum sempurna memang, tapi bergerak. Dan dalam ekonomi, bergerak itu segalanya.
DEMOKRASI BUKAN TUJUAN AKHIR
Di sinilah kita kembali ke pertanyaan awal, demokrasi itu alat atau tujuan? Kalau demokrasi jadi tujuan, kita akan berhenti di kebebasan. Semua boleh, semua sah, semua bicara bebas sebebas-bebasnya. Tapi sebaliknya, kalau demokrasi adalah alat, maka seharusnya demokrasi hanyalah instrumen. Ada tujuan yang jauh lebih besar, yakni kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran.
KRITIK TETAP PERLU, TAPI HARUS NAIK KELAS
Kritik tidak boleh hilang karena tanpa kritik kekuasaan liar, tapi kritik juga harus naik kelas, bukan sekadar menolak, bukan sekadar curiga, tapi memberi alternatif, memberi solusi. Karena negara ini terlalu besar untuk diurus dengan sinisme saja.
JALAN TENGAH
Pemerintah harus terbuka, transparan, sudah bukan zamannya lagi pemerintah di pusat maupun daerah berkostum penguasa, berjarak dengan rakyat. Bahkan atas nama marwah harus berkostum dan berfasilitas mewah. Pendekatannya sudah mulai dirubah, pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif adalah pelayan rakyat.
Presiden Prabowo sudah sering kali memberikan amanatnya di jajaran pemerintah agar semua diwujudkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sangat penting untuk semakin menumbuhkan rasa cinta rakyat pada pemimpinnya dan pada negaranya. Kalau rakyat sudah percaya dan cinta pada pemimpinnya, niscaya hantu blawu manapun yang mencoba memprovokasi tidak akan mempan.
Begitupun sebaliknya, rakyat harus bertanggung jawab atas dirinya di ruang publik, solid dan kompak, menjaga persatuan nasionalnya demi tercapainya tujuan yang lebih besar. Di tengah itulah demokrasi bekerja, tidak selalu indah, tidak selalu tenang, tapi terus bergerak. Seperti desa yang mulai hidup kembali, seperti petani yang kembali tersenyum, dan mungkin di situlah demokrasi menemukan maknanya. Wallahu a’lam bish-shawab.
Penulis: Agus Maimun
Ketua Karang Taruna Jawa Timur / Ketua Bidang Kaderisasi & Keanggotaan PNKT
0 Comments