Widya menjelaskan bahwa reformasi hukum tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga penegakan hukum yang efektif di setiap tahap proses peradilan. Menurutnya, efektivitas itu sangat ditentukan oleh ketersediaan personel, sarana prasarana, serta pembagian kekuatan yang memadai di daerah-daerah kepulauan seperti Maluku.
Dalam keterangannya, Widya menegaskan bahwa kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil menghadirkan tantangan berlapis bagi aparat penegak hukum. “Kepolisian dan Kejaksaan di Maluku menghadapi beban kerja yang berat. Keterbatasan personel, minimnya infrastruktur, dan jarak antarwilayah yang jauh membuat pelayanan hukum belum maksimal,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, IKA ISMEI menyampaikan dukungan kuat agar pemerintah dan Polri mempercepat penambahan kuota penerimaan anggota Polri khusus untuk wilayah Maluku.
Safitra Arif, Bidang Pendidikan dan Perguruan Tinggi IKA ISMEI, menegaskan bahwa penambahan personel Polri memiliki dampak strategis bagi peningkatan kualitas layanan publik, termasuk stabilitas lingkungan pendidikan. “Keamanan adalah fondasi penting bagi aktivitas belajar-mengajar, terutama di daerah 3T. Penambahan personel Polri akan memperkuat kehadiran negara dan memastikan lingkungan pendidikan berjalan kondusif,” ujarnya.
Selain itu, penambahan personel menjadi langkah mendesak untuk menjawab kebutuhan keamanan dan pelayanan hukum yang lebih merata. “Kami berharap pemerintah segera mempercepat pemenuhan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan anggota Polri, serta memastikan distribusi personel yang proporsional di seluruh kabupaten/kota di Maluku,” katanya.
Redaksi : Oies
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 Comments