BADKO HMI JATIM Dukung Kerja Sama Logistik Pemprov. Jatim - Pemprov. Maluku Utara

Ketua Umum BADKO HMI JATIM M. Yusfan Firdaus menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama logistik antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara. BADKO HMI JATIM juga menegaskan kesiapan untuk mengawal implementasi kolaborasi antar-daerah itu agar berjalan efektif, transparan, dan berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi regional.

Menurut Yusfan, sinergi logistik antardaerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas distribusi barang, menekan biaya transportasi, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di Jawa Timur.

"Kerja sama ini bukan hanya soal distribusi komoditas, tetapi tentang membangun rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Dampaknya akan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Ia menilai, Jawa Timur sebagai salah satu hub perdagangan dan industri di kawasan timur Indonesia memiliki kapasitas infrastruktur yang memadai, mulai dari pelabuhan, pergudangan, hingga jaringan distribusi darat dan laut. Kolaborasi dengan Maluku Utara dinilai akan memperkuat posisi strategis Jawa Timur sebagai pusat logistik regional.

Selain itu, BADKO HMI Jatim memandang kerja sama tersebut berpotensi membuka peluang investasi baru, meningkatkan volume perdagangan antarwilayah, serta mendorong pemberdayaan pelaku UMKM melalui akses pasar yang lebih luas dan sistem distribusi yang lebih terintegrasi.

BADKO HMI JATIM juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan adanya skema pengawasan yang akuntabel serta keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi dan organisasi kepemudaan, dalam proses implementasi kebijakan.

“Kami siap mengawal agar kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat integrasi ekonomi nasional,” tegas Yusfan.

Kerja sama logistik antardaerah dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi dinamika distribusi dan fluktuasi harga komoditas di berbagai wilayah Indonesia.