Kierahanews - 25/02/2026 - Sula, Wai-Ina – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wai-Ina secara terbuka mendesak Kepala Desa Wai-Ina segera memberikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada BPD, baik dalam bentuk fisik maupun file PDF, yang hingga kini disebut tidak pernah diberikan sejak tahun 2022 sampai 2026.
Ketua BPD Desa Wai-Ina menegaskan bahwa selama periode tersebut, pihaknya tidak pernah menerima dokumen resmi APBDes dari Kepala Desa. Padahal, sesuai fungsi dan kewenangannya, BPD memiliki peran pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.
“Kami tidak pernah menerima APBDes, baik hard copy maupun soft copy dalam bentuk PDF. Sejak 2022 sampai sekarang 2026 ini tidak pernah diberikan kepada kami,” tegas Ketua BPD.
Ia menyatakan bahwa selama ini BPD hanya melakukan pengawasan jika ada proyek yang berjalan di lapangan dan terdapat papan informasi kegiatan. Namun, pengawasan tersebut dilakukan tanpa didukung dokumen resmi APBDes sebagai dasar kontrol anggaran. “Kami ini pengawas. Kalau ada proyek dan ada papan informasi, kami kawal. Tapi tanpa dokumen APBDes, bagaimana kami bisa memastikan kesesuaian anggaran dan realisasi?” ujarnya dengan nada kecewa.
Tak hanya soal dokumen anggaran, BPD juga menyoroti dugaan kejanggalan pada program pengadaan kandang ayam. Berdasarkan keterangan Ketua BPD, di lapangan hanya ditemukan satu unit kandang ayam yang disebut sebagai aset milik desa, bukan milik kelompok masyarakat. “Yang ada hanya satu unit kandang ayam dan itu milik desa. Sementara satu unit lainnya tidak jelas keberadaannya. Kami tidak tahu ada di mana. Ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
BPD Desa Wai-Ina menilai situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Mereka mendesak Kepala Desa Wai-Ina segera membuka dokumen APBDes secara transparan dan memberikan penjelasan resmi terkait dugaan kandang ayam fiktif tersebut. “Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kepala Desa harus transparan. Kami mendesak agar APBDes segera diserahkan dan keberadaan satu unit kandang ayam yang diduga fiktif dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tutup Ketua BPD.
Redaksi : Oies
0 Comments