Kierahanews -Jakarta, 12 Maret 2026 — Front Pemuda Akhlak akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum sebagai bentuk respon atas dugaan tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan yang menyeret nama Direktur Utama AirNav Indonesia. Aksi ini juga menjadi bentuk dorongan kepada pemerintah untuk menjaga integritas serta profesionalisme lembaga publik.
Aksi tersebut mengusung tema “Tuntaskan Dugaan Tindakan Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan serta Minta BPK RI Audit Keuangan AirNav Tahun 2024–2025.” Kegiatan ini direncanakan berlangsung pada Jum’at, 12 Maret 2026 mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, dengan titik aksi di depan Kantor AirNav Indonesia dan Kementerian Perhubungan RI, serta diikuti sekitar 100 orang massa aksi yang terdiri dari elemen pemuda, mahasiswa, dan aktivis.
Dalam aksi ini, massa akan membawa mobil komando, spanduk, bendera organisasi, serta perangkat pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut antara lain:
1. Mendesak Kementerian Perhubungan RI dan DPR RI mencopot Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto Suratno.
2. Mendesak jajaran direksi AirNav Indonesia untuk melakukan evaluasi serta mencopot Capt. Avirianto Suratno terkait dugaan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan.
3. Mendesak BPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan AirNav Indonesia tahun 2024–2025.
4. Menuntut pejabat publik untuk menegakkan integritas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi etika dalam lingkungan kerja.
Front Pemuda Akhlak menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan menyampaikan pendapat serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan.
Front Pemuda Akhlak berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat merespon secara serius berbagai aspirasi masyarakat demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara serta memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, beretika, dan profesional.
Redaksi : Oies
0 Comments