SURABAYA — Rencana pemerintah mengirimkan sekitar 8.000 personel TNI ke Gaza terus menuai respons kritis dari kalangan mahasiswa. Sejumlah pimpinan organisasi Cipayung Plus Jawa Timur menilai kebijakan tersebut mengandung persoalan serius dari sisi konstitusional, hukum internasional, hingga arah politik luar negeri Indonesia. Dalam sikapnya, Cipayung Plus Jatim mengecam tindakan agresi global yang terus memperpanjang konflik dan penderitaan sipil, sekaligus secara tegas menyerukan evaluasi Menteri Pertahanan dan mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Pertahanan apabila terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional.
Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza tidak boleh dijadikan legitimasi bagi kebijakan pertahanan yang kabur mandat hukumnya.
“Kami mengecam tindakan agresi global yang menjadikan wilayah konflik sebagai ajang pertarungan kepentingan geopolitik. Setiap kebijakan pertahanan dan pengerahan pasukan ke luar negeri bukan urusan teknis-administratif semata. Itu adalah sikap moral konstitusional negara,” ujar Yusfan, Selasa.
Yusfan menambahkan, ketika kebijakan strategis pertahanan justru membuka ruang abu-abu hukum dan berpotensi menyeret Indonesia ke konflik geopolitik global, maka tanggung jawab politik pimpinan sektor pertahanan tidak bisa dihindari.
“Jika Menteri Pertahanan gagal menjaga batas konstitusional dan justru menormalisasi agresi global dengan bungkus kemanusiaan, maka evaluasi menyeluruh wajib dilakukan. Bahkan, copot Menteri Pertahanan menjadi opsi konstitusional yang sah,” tegasnya.
Menurut Yusfan, rencana pengiriman pasukan yang dikaitkan dengan skema International Stabilization Force di bawah Board of Peace (BoP) patut diuji secara ketat karena tidak berada dalam mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Forum di luar mandat PBB berisiko menjadi instrumen agresi global gaya baru. Indonesia tidak boleh terjebak dalam pembajakan politik pertahanan semacam ini,” katanya.
Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur, Devi Kurniawan, menilai pengalaman global menunjukkan bahwa misi stabilisasi tanpa mandat PBB sering kali justru memperpanjang konflik.
“Agresi global hari ini kerap hadir dengan wajah stabilisasi. Ketika itu terjadi, kebijakan pertahanan harus dikritik keras dan kepemimpinan Menteri Pertahanan patut dipertanyakan,” ujar Devi.
Sementara itu, Ketua Umum DPD GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menilai klaim non-tempur tidak dapat dilepaskan dari realitas konflik bersenjata di Gaza.
“Di tengah agresi global dan ketidakjelasan otoritas sipil, kehadiran militer asing hampir selalu dibaca politis. Jika ini gagal dipahami, evaluasi Menteri Pertahanan adalah keniscayaan,” kata Hendra.
Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur, M. Ivan Akiedozawa, menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap Palestina adalah bagian dari identitas historis politik luar negeri.
“Kami mengecam agresi global terhadap Palestina. Dukungan Indonesia tidak boleh dibelokkan menjadi posisi ambigu oleh kebijakan pertahanan yang keliru,” ujarnya.
Ketua Komda III PMKRI Jawa Timur, Olympius Kurniawan, mengingatkan bahwa narasi keamanan nasional yang berlebihan kerap digunakan untuk membenarkan agresi dan perluasan kekuasaan.
“Agresi global sering dilegitimasi melalui logika darurat. Negara harus waspada agar tidak ikut terseret,” tegasnya.
Koordinator Wilayah V GMKI Jawa Timur, Blaise, menilai kecaman terhadap agresi global dan kritik terhadap Menteri Pertahanan adalah bagian dari kontrol sipil.
“Mengecam agresi global dan mengevaluasi Menteri Pertahanan justru bentuk tanggung jawab warga negara dalam demokrasi,” ujarnya.
Ketua Umum PD KMHDI Jawa Timur, Aldy, menegaskan bahwa negara yang kuat adalah negara yang berani mengoreksi kebijakannya sendiri.
“Jika kepemimpinan pertahanan justru memberi ruang pada agresi global, maka pencopotan Menteri Pertahanan adalah langkah sah,” katanya.
Ketua Umum PW KAMMI Jawa Timur, Edo Agasiswanto, menekankan pentingnya peran DPR RI dalam mengawasi kebijakan dan aktor kebijakan.
“Agresi global tidak boleh ditoleransi, dan DPR harus berani mengawasi hingga mengevaluasi pimpinan sektor pertahanan,” ujarnya.
Ketua Umum PW SEMMI Jawa Timur, Noble Amrullah, menutup dengan penegasan bahwa kedaulatan negara diukur dari ketundukan pada konstitusi.
“Kami mengecam agresi global dalam bentuk apa pun. Jika Menteri Pertahanan gagal menjaga konstitusi dari dampak agresi tersebut, maka evaluasi dan pencopotan adalah langkah konstitusional,” tegas Noble.
Para pimpinan Cipayung Plus Jawa Timur sepakat mengecam tindakan agresi global, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencopot Menteri Pertahanan, memperkuat pengawasan DPR RI, serta menolak pengiriman pasukan ke Gaza tanpa mandat PBB dan persetujuan politik yang sah dari otoritas Palestina.
“Kemanusiaan tidak boleh dijadikan alibi, agresi global harus dilawan, dan konstitusi tidak boleh dikorbankan demi stabilitas semu,” pungkas Yusfan Firdaus.
0 Comments