Kierahanews- Jakarta, 13 Maret 2026 Front Pemuda Akhlak akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jum’at, 13 Maret 2026 pukul 13.00 WIB yang berlokasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dan Mabes Polri. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan kontrol publik terhadap dugaan praktik penyalahgunaan program publik melalui skema “ternak yayasan” yang diduga memiliki kurang lebih 100 dapur dan ini belum pernah terjadi dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Timur serta dugaan ini menyeret nama Makhrus Soleh.
Program MBG yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dugaan adanya sejumlah yayasan yang terafiliasi atau sengaja dibentuk untuk mengakses program secara tidak wajar perlu segera diusut secara transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum.
Jika dugaan praktik “ternak yayasan” ini benar terjadi, maka hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan serius yang berpotensi merusak integritas program negara serta merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Oleh karena itu, dalam aksi ini Front Pemuda Akhlak menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:
Mendesak Mabes Polri untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan praktik “ternak yayasan MBG” yang diduga melibatkan Makhrus Soleh di wilayah Jawa Timur.
Meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap yayasan-yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Jawa Timur.
Mendorong dilakukannya audit independen terhadap aliran dana dan mekanisme penyaluran program MBG guna memastikan tidak adanya praktik penyalahgunaan.
Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem penunjukan dan verifikasi yayasan dalam program MBG agar tidak menjadi celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Front Pemuda Akhlak menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal tata kelola program publik agar berjalan secara bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kami berharap aparat penegak hukum serta lembaga terkait dapat segera mengambil langkah konkret dan serius untuk menindaklanjuti dugaan kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan informasi.
Redaksi : Oies
0 Comments