Jakarta - DjongNusantaraNews-  1 Mei 2026 - Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026, Melankolis Institute menyampaikan refleksi kritis terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, dengan menyoroti urgensi evaluasi kebijakan serta penguatan perlindungan pekerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan ketenagakerjaan telah mengalami transformasi signifikan. Namun demikian, Melankolis Institute menilai bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam menjamin keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja.

Direktur Melankolis Institute menyampaikan bahwa fleksibilitas pasar kerja yang didorong oleh regulasi terbaru kerap belum diimbangi dengan sistem perlindungan sosial yang memadai. “Banyak pekerja, terutama di sektor informal dan ekonomi digital, masih berada dalam kondisi rentan tanpa jaminan kerja yang layak, perlindungan kesehatan, maupun kepastian pendapatan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa arah kebijakan ketenagakerjaan saat ini cenderung menempatkan efisiensi ekonomi sebagai prioritas utama tanpa diikuti dengan penguatan mekanisme perlindungan. “Jika kondisi ini terus berlanjut, kita berisiko menciptakan pasar kerja yang fleksibel namun rapuh di mana pekerja mudah direkrut, tetapi juga mudah kehilangan pekerjaan tanpa jaring pengaman yang memadai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dzulkifli Kalla menekankan pentingnya peran Negara dalam memastikan standar minimum perlindungan tetap terjaga. “Negara tidak boleh absen. Regulasi harus menjadi instrumen yang melindungi, bukan sekadar memfasilitasi pasar. Pengawasan yang lemah hanya akan memperlebar kesenjangan dan meningkatkan kerentanan pekerja,” lanjutnya.

Selain itu, isu upah layak, jam kerja manusiawi, serta kebebasan berserikat masih menjadi perhatian utama. Melankolis Institute menilai bahwa dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam refleksi ini, Melankolis Institute merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

2. Memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja non formal dan gig economy.

3. Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan.

4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan upah serta kondisi kerja.

Momentum Hari Buruh seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Melankolis Institute mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan yang layak serta kesempatan yang setara.