BADKO HMI Jatim: MBG Harus Diselamatkan, Kepala BGN Wajib Diaudit

BADKO HMI Jawa Timur menyatakan tetap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan di sekitar wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, BADKO HMI JATIM  mendesak pemerintah segera melakukan audit forensik terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Ketua Bidang BADKO HMI Jatim, Mohammad Nur Kholis Majid, mengatakan dukungan terhadap program MBG tetap diberikan selama pemerintah serius melakukan pembenahan tata kelola dan pengawasan anggaran.

“Kami tetap mendukung MBG karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan di sekitar wilayah SPPG. Namun Kepala BGN harus segera diperiksa dan dilakukan audit forensik karena kami menduga terdapat sejumlah tindakan yang mengarah pada praktik korupsi,” ujar Kholis dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, dugaan tersebut muncul dari sejumlah pengadaan yang dinilai tidak relevan dengan prioritas program, termasuk pengadaan sepeda motor hingga kaos kaki.

Selain itu, BADKO HMI Jatim juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap operasional MBG di seluruh SPPG, mulai dari sistem pelaksanaan, penggunaan anggaran, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kholis mengungkapkan, di sejumlah daerah ditemukan perekrutan tenaga kerja yang didominasi keluarga tertentu atau pekerja dari luar desa sekitar wilayah SPPG.

“Fakta yang tidak bisa disangkal adalah masyarakat sekitar wilayah SPPG memang merasakan manfaat ekonomi dari program ini. Tetapi di lapangan juga ditemukan adanya perekrutan pekerja yang didominasi keluarga sendiri atau berasal dari luar desa wilayah SPPG,” katanya.

Ia menilai manfaat program MBG tidak dapat diukur dalam jangka pendek. Menurutnya, dampak optimal baru akan tercapai apabila proses operasional dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan berjalan baik, transparan, dan tepat sasaran.

BADKO HMI Jatim juga menyoroti besaran anggaran operasional MBG yang disebut mencapai Rp6 juta per hari. Kholis menduga terdapat praktik manipulasi menu makanan di sejumlah SPPG sehingga kualitas makanan tidak sebanding dengan anggaran yang diterima.

“Anggaran Rp6 juta per hari harus dievaluasi karena ada dugaan penipuan dari segi menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat,” tegasnya.

Tak hanya itu, BADKO HMI JATIM meminta pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap sekolah dan penerima manfaat MBG. Mereka menilai masih terdapat dugaan sekolah fiktif atau “sekolah bodong” dalam pendataan program.

BADKO HMI Jatim juga menilai program makan gratis sebaiknya diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dibanding diberikan secara merata kepada seluruh kelompok ekonomi.

“Tidak seharusnya semua siswa menerima MBG, terutama dari kalangan menengah ke atas yang secara ekonomi sudah mampu,” ujar Kholis.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan program makan gratis dengan sasaran lebih spesifik. Di India melalui program Mid-Day Meal, bantuan difokuskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok marginal. Sementara di Jerman, bantuan makanan diberikan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau rentan miskin. Adapun di Chili, program serupa diprioritaskan kepada siswa dalam kategori 60 persen paling rentan di sekolah negeri maupun sekolah swasta bersubsidi.

BADKO HMI Jatim menegaskan dukungan terhadap program MBG tetap diberikan selama pemerintah bersedia melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta pendataan penerima manfaat.

“Pada intinya kami tetap mendukung MBG. Namun Kepala BGN harus segera diperiksa melalui audit forensik. Sementara pelaksanaan di seluruh SPPG, sasaran penerima, anggaran, serta data sekolah penerima MBG harus dilakukan evaluasi dan pendataan ulang secara menyeluruh,” pungkas Kholis.