ISMEI Wilayah XI Desak Usut Tuntas Pembunuhan Driver Ojol dan Evaluasi Tunjangan DPR

Ternate, 31 Agustus 2025

Ternate - Di hari kemerdekaan yang ke - 80 Tahun kami di kagetkan dengan segala bentuk kebijakan yang seakan-akan tidak memihak kepada rakyat. Sebab dengan angka pertumbuhan ekonomi di 5,12% tahun 2025 hanya menjadi pemanis dalam kehidupan masyarakat saat ini. Lagi-lagi dengan angka itu, di barengi dengan angka pengangguran tinggi, lapangan kerja minim dan kemiskinan meningkat hingga pendapatan perkapita menurun. Bahkan kasus pembunuh di manipulasi, mulai dari pelaku hingga kronologi kejadian. 

Maka dari pada itu, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI Maluku-Papua Periode 2025-2027 mendesak segera usut tuntas pembunuhan saudara "Affan Kurniawan" serta "Evaluasi Penetapan Tunjangan DPR". Sebab perhari ini, rakyat lagi susah dalam kehidupan tapi orang yang mewakili rakyat dengan kenangan. 

Secara umum, informasi tunjangan DPR telah di informasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan informasi tersebut, banyak penetapan tunjangan yang perlu di revisi ataupun  di hapuskan, sebab tidak sesuai. Sebab UMP di tiap daerah paling tinggi 5 juta perbulan. Namun katanya mewakili rakyat lebih besar, 3 juta/hari. Sangat membingungkan melihat masyarakat hari ini. 

Dari kebijakan ini, maka ada beberapa daerah memprotes kebijakan ini mulai dari tanggal 25-28 Agustus 2025. Tapi di sayangkan tidak ada hasilnya, namun mendapatkan suka mendalam. Atas tragedi salah satu Driver Ojol yang "Dilindas" oleh "Mobil yang di beli pakai uang rakyat". Dan anehnya mereka berasumsi tidak melihat karena asap di sekitar lokasi kejadian?. Padahal secara Fakta di lapangan tidak ada sama sekali. 

Pengurus ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia Wilayah XI Periode 2025-2027 menyatakan sikap sebagai berikut: 

1. ⁠Mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang menyebabkan tewasnya Affan Kurniawan dan berbagai kekerasan lain terhadap massa aksi. Kami menuntut proses hukum yang transparan terhadap pelaku kekerasan dan penindasan rakyat.

2. Menuntut pencopotan Kapolri atas kegagalannya menjaga netralitas, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta membiarkan aparatnya menjadi alat penindas rakyat.

3. Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR yang tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi rakyat Indonesia saat ini.

4. ⁠Menuntut audit dan transparansi terhadap seluruh anggaran DPR yang selama ini terkesan ditutupi dan tidak mencerminkan asas keadilan anggaran negara.

5. ⁠Menyerukan penghapusan DPR dalam bentuk reformasi total sistem perwakilan rakyat, untuk membentuk lembaga legislatif yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan elit politik.

6. Mendorong gerakan rakyat dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap fokus pada akar persoalan, dan tidak teralihkan oleh isu-isu pengalihan yang digunakan oleh penguasa untuk meredam gelombang protes.

Dengan problem hari ini, maka Koordinator ISMEI Wilayah XI, Galang Agustira "Menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa Ekonomi mulai dari Maluku-Papua untuk mengikuti aksi serentak pada Senin, 01 September 2025 tiap-tiap titik api perlawanan "Tanpa Terkecuali".

Redaksi : Alfaris