Kierahanews-TERNATE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2026. GMNI menduga adanya ketidakberesan dalam kerja Panitia Seleksi (Pansel) yang dianggap menggugurkan peserta kompeten tanpa alasan yang transparan.
Sekretaris DPD GMNI Maluku Utara, Aburizal Syamsu, menyatakan bahwa proses seleksi ini seharusnya mengedepankan profesionalisme dan integritas, mengingat tugas yang diemban berkaitan langsung dengan pelayanan tamu Allah di tanah suci.
Menurut Aburizal, indikasi ketidakberesan muncul ketika sejumlah peserta yang memiliki rekam jejak baik dan nilai kompetensi yang mumpuni justru dinyatakan tidak lulus. Ia menilai hal ini memicu pertanyaan besar mengenai indikator penilaian yang digunakan oleh Pansel.
"Kami mencium adanya aroma ketidakadilan dalam proses ini. Bagaimana mungkin peserta yang secara administratif dan kompetensi sangat layak, justru digugurkan? Pansel harus berani transparan mengenai hasil penilaian," ujar Aburizal dalam keterangannya, Minggu (25/01/2026).
GMNI Maluku Utara menegaskan bahwa keberadaan petugas haji yang kompeten adalah kunci utama kenyamanan jamaah asal Maluku Utara. Jika proses seleksi saja sudah diwarnai dengan dugaan "titipan" atau subjektivitas yang tidak berdasar, maka kualitas pelayanan haji kedepannya dipastikan akan terdampak.
DPD GMNI Malut mendesak agar:
1. Pansel memberikan klarifikasi terbuka mengenai parameter kelulusan.
2. Kemenag Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja panitia seleksi.
3. Objektivitas diutamakan demi memastikan jamaah haji dilayani oleh petugas yang benar-benar ahli di bidangnya.
"Jangan sampai seleksi ini hanya menjadi formalitas untuk meloloskan nama-nama tertentu. Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan yang adil bagi seluruh peserta," tegas Aburizal menutup pernyataan tersebut.
Redaksi : Oies
0 Comments