Ribuan Mahasiswa Ternate Blokir Jalan DPRD Ternate Desak Copot Kapolri dan Reformasi Total Polri

Ternate, 1 September 2025 – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Khairun bersama sejumlah organisasi ekstra kampus menggelar aksi besar-besaran di Jalan Kalumata Puncak, Ternate Selatan. Aksi ini memicu ketegangan di jantung ibu kota Maluku Utara, dengan seruan keras agar pemerintah pusat segera mencopot Kapolri dan melakukan reformasi total terhadap institusi kepolisian.

Tuntutan Mahasiswa: Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan beberapa tuntutan utama, di antaranya:

1.Mencopot Kapolri dan melakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri, yang dinilai sarat dengan praktik represif dan pelanggaran HAM.

2. Menghentikan perampasan ruang hidup rakyat, terutama akibat kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat kecil.

3. Mereformasi sistem pendidikan yang mereka nilai berpihak pada kepentingan penguasa dan pengusaha.

4. endorong amandemen UUD 1945 untuk memperbaiki tatanan hukum yang dianggap sudah rusak.

5. Menolak kenaikan tunjangan DPR, yang dipandang sebagai pemborosan anggaran negara.

Presiden BEM Universitas Khairun (M. Fatahudin) menegaskan bahwa :

“Kami hadir bukan sekadar melawan kebijakan, tapi memperjuangkan keadilan sosial yang terus diabaikan negara!”

Aparat Dikerahkan, Jalan Ternate Selatan Lumpuh

Aksi yang berlangsung sejak siang ini mendapat pengawalan ketat aparat. Sekitar 800 personel gabungan Polri dan TNI diterjunkan untuk menjaga jalannya demonstrasi. Barikade aparat dipasang untuk mengantisipasi perluasan massa ke titik-titik vital.

Meski begitu, mahasiswa tetap bertahan di lokasi aksi berjam-jam. Kekecewaan semakin memuncak karena tidak satu pun anggota DPRD Kota Ternate menemui massa aksi, meski gedung dewan menjadi salah satu tujuan utama demonstran.

Dinamika Publik: Dukungan dan Kritik

Aksi mahasiswa ini menuai beragam reaksi. Sebagian masyarakat mendukung penuh langkah mahasiswa sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, sementara pihak lain menilai metode blokade jalan terlalu merugikan warga dan berpotensi anarkis.

Namun, di balik pro-kontra tersebut, aksi ini mempertegas adanya jurang ketegangan yang semakin lebar antara mahasiswa dan aparat negara, khususnya dalam isu korupsi, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan.

Gelombang Perlawanan Belum Usai

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat maupun daerah terkait tuntutan mahasiswa. Namun, gelombang aksi ini berpotensi meluas ke daerah lain sebagai bentuk solidaritas nasional.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah suara mahasiswa akan dijawab dengan solusi nyata, atau justru memperdalam krisis kepercayaan antara rakyat dan penguasa?