Democracy Institute Desak Presiden dan Komisi II DPR RI Periksa DKPP

Democracy Institute mendesak Presiden Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI untuk segera memeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait putusan terhadap salah satu komisioner KPU dalam kasus penggunaan pesawat jet pribadi.

Democracy Institute ini menilai terdapat dugaan serius pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, hingga potensi gratifikasi di tubuh DKPP.

Direktur Eksekutif Democracy Institute, Fahrurijal Muayis, menilai DKPP telah bertindak di luar batas kewenangannya dalam memutus perkara tersebut. Ia meminta Komisi II DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh para anggota DKPP.

“Komisi II harus turun tangan. Ada indikasi kuat bahwa keputusan DKPP tidak lagi murni berdasarkan etika penyelenggara pemilu, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu,” ujar Fahrurijal (31/10/25).

Selain itu, Democracy Institute juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan DKPP. Fahrurijal menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Sekretaris DKPP untuk kepentingan pribadi. Audit tersebut, menurut Fahrurijal, penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas etik penyelenggara pemilu itu.

Tak hanya itu, Fahrurijal juga meminta Presiden dan Komisi II DPR RI untuk memeriksa seluruh anggota DKPP terkait dugaan adanya transaksi politik dan penerimaan gratifikasi dalam proses pengambilan keputusan sidang etik.

“Kami meminta Presiden dan Komisi II tidak diam. Dugaan praktik gratifikasi di lembaga etik seperti DKPP mencoreng integritas penyelenggara pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi,” tegasnya.

Democracy Institute menilai, langkah ini harus menjadi pintu masuk bagi reformasi kelembagaan DKPP agar tetap independen, bersih, dan bebas dari intervensi politik.