Kierahanews - Ternate, 11 November 2025 M. Asrul, menyoroti rencana pembangunan Bandara dan Jalan Trans Kie Raha yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, proyek infrastruktur tersebut lebih diarahkan untuk kenyamanan investor ketimbang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Asrul menyampaikan bahwa pembangunan kedua proyek besar itu harus dikaji ulang secara matang, terutama karena ruas jalan yang direncanakan akan melintasi kawasan hutan lindung dan taman nasional. Ia menilai hal itu berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius dan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga sekitar.
“saya memandang bahwa pembangunan Bandara dan Jalan Trans Kie Raha ini seharusnya dipertimbangkan kembali oleh pemerintah provinsi. Ruas jalan yang melewati kawasan hutan lindung jelas akan menimbulkan persoalan lingkungan, dan dari sisi kepentingan rakyat, tidak ada dampak ekonomi yang signifikan,” ujar Asrul.
Lebih lanjut,Asrul menegaskan bahwa arah pembangunan di Maluku Utara seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal, bukan semata-mata untuk memfasilitasi kepentingan investasi besar.
“Sudah jelas, pembangunan bandara dan jalan Trans Halmahera ini bukan solusi peningkatan kesejahteraan. Justru memperlebar kesenjangan kesejahteraan di Maluku Utara,” tegasnya.
Asrul juga mengimbau pemerintah daerah agar lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.
Buntut dari usulan Gubernur Maluku Utara, tokoh masyarakat dan aktivis memandang secara kritis, sampai berita ini diterbitkan, Gubernur dan DPRD Provinsi belum ada titik temu terkait kajian FS dan AMDAL serta lainnya, hangatnya situasi usulan Jalan Trans Kieraha di Maluku Utara.
Redaksi : Oies
.jpg)
0 Comments