Kierahanews - Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan tinggi Maluku Utara. Rabu, 18 Desember 2025 sekitar pukul 11.30 WIT.
Koordinator Aksi GPM Ternate, Muhajir M. Jidan, dalam orasinya menyampaikan, Praktek Tindak pidana Korupsi Maluku Utara saat ini makin menggila, bahkan sangat kita sayangkan adalah dugaan korupsi saat ini justru terjadi di instansi pendidikan seperti SMA, Muhajir mengungkap Dugaan kasus korupsi dengan motif penyalahgunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 2 Kota Ternate tahun anggaran 2024 dan 2025.
Sementara Ketua GPM Kota Ternate, Jualan J. Latif, melalui orasinya menyampaikan, bahwa SMA Negeri 2 kota Ternate, merupakan sekolah yang memiliki jumlah siswa tertinggi di Maluku Utara, yakni kurang lebih sebanyak 1.431 Siswa. Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Mealokasikan Dana BOSP per siswa sebesar Rp.1.800.000, Sehingga tiap tahun Alokasi Dana BOSP yang di terima oleh pihak sekolah Sebesar Rp.2.575.800.000 (2,5 M), Selain bantuan pemerintah pusat, alokasi anggaran juga melalui pemprov BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) melalui Pemda Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.50.000 per siswa pada tiap bulannya sehingga total penerimaan dana BOSDA SMA Negeri 2 Ternate tiap tahun sebesar Rp.858.600.000
Sehingga Ketua GPM Kota Ternate Juslan J. latif, dalam orasinya mendesak, penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penelusuran penggunaan anggaran BOSP SMA Negeri 2 Kota Ternate dua tahun anggaran yakni 2024 dan 2025 total sebesar Rp.5.151.600.000 dan alokasi Anggaran BOSDA dua tahun anggaran dari Pemda provinsi total sebesar Rp.1.717.200.000.
Selain itu, GPM juga mendesak Inspektorat Daerah agar melakukan audit khusus secara transparan, karena dugaan kuat ada dugaan Mark up dan ketidaksesuaian alokasi dana dengan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah.
Kami minta Plt kepala sekolahnya di periksa, bendahara dana bos baik BOSP Maupun BOSDA serta seluruh pihak terkait yang diduga mengetahui dana bos tersebut.
Gerakan aksi ini juga menuntut Gubernur Sherly Djoanda agar mengevaluasi Dikbud Malut khususnya Plt Kepsek dan Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Ternate.
Redaksi : Alfaris
0 Comments