Kierahanews - Baru-baru ini di tengah gejolak problem Negara yang tidak pernah tuntas di selesaikan pemerintah Republik Indonesia. Terjadi rencana "Pemanis Kebijakan" atas ucapan Presiden Prabowo Subianto di kegiatan Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPP) tahun 2025-2029, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025 lalu. Dimana rencana tersebut tentang pencairan dana Diventasi 10% saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk masyarakat Papua. Berita ini pun menjadi isu publik masyarakat Indonesia dan pada khusunya masyarakat Papua.
Namun rencana Gubernur Papua Tengah dan disampaikan tegas oleh Presiden Prabowo Subianto malah di tolak oleh Anrison A. Weitipo sebagai Kabiro Ekonomi Makro dan Kebijakan Publik Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI (Maluku-Papua) Periode 2025-2027. Sebab kehadiran saham 10% Freeport selama ini belum berdampak sama sekali.
"Kalau ini dilakukan harus ada kesepakatan secara bersama dengan masyarakat Papua dan diskusi panjang untuk membahas ini, bukan hanya sekedar pengambilan 6,7 Triliun namun tidak ada dampak kepada masyarakat". Sambung Anrison yang juga sebagai Wakil Presiden BEM FEB Uncen.
Dari data yang di dapatkan oleh ISMEI, bahwa selama ini daerah telah menerima Rp 4,63 Triliun atas penyetoran PT. Freeport Indonesia ini. Dari anggaran yang begitu besar selama ini tidak pernah berdampak secara signifikan kepada masyarakat Papua. Bukan hanya itu, angka kemiskinan di Papua Tengah cukup tinggi dan berfluktuasi, ini menunjukan tingkat penurunan pada September 2024 menjadi 27,60% dan naik lagi menjadi 28,90% pada Maret 2025. Dengan angka ini yang menjadikan provinsi dengan kekayaan alam dan pendapatan besar dari PT. Freeport menjadi daerah angka kemiskinan paling tinggi.
Secara kebijakan, kami menerima. Namun dalam implementasi lapangan dengan anggaran besar. Pemerintah daerah tidak pernah memberikan kesejahteraan bagi warga Papua untuk menikmati hasil dari Sumber Daya Alam yang selama ini mereka merasakan asap perusahan dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi lahan.
Saya sebagai Orang Asli Papua, merasa selama ini ketimpangan dan kemiskinan keluarga dan saudara-saudara saya ini belum merasakan hasil PT. Freeport. Kalau saham 10% itu di adakan. Ini untuk rakyat Papua siapa, rakyat Papua yang mana?.
Pertanyaan besar, apakah ini permintaan rakyat Papua atas saham ini?, atau keinginan pejabat daerah. Ataupun jikalau saham ini didapatkan, apakah masyarakat Papua akan sejahtera?, bisa menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan?. Kami mencurigai, bahwa ini "Pikiran Kotor" PEJABAT daerah untuk mengambil keuntungan. Sebab selama ini, kebijakan hanya sekedar seremonial acara untuk laporan pertanggungjawaban jawaban ke Pemerintah Pusat. Namun faktanya tidak berdampak besar, hanya menjadi masalah baru atas kebijakan tahun depan di lakukan terus menerus.
Sebab kemarin kami dari telah membuat kajian besar. Pada "Temu Ilmiah" di tanggal 28 November 2025. Adanya laporan dari tiap hasil kajian kampus yang hadir. Dengan titik sentral selalu membahas soal problem di daerah Provinsi Papua Tengah. Kami siap berdebat dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Papua untuk menjelaskan secara rinci problem ekonomi di Wilayah Papua. Di Papua bukan sekedar memberikan kebijakan langsung. Namun tanyakan kepada masyarakat, mereka mau apa.
Sambung, Anrison. "Kebijakan publik itu, harus hadir dari problem masyarakat. Bukan mencontohkan daerah lain dan di terapkan ke daerah tersebut. Setiap daerah punya kultur yang berbeda, dengan setiap permasalahan secara terstruktur. Bukan melek teknologi di kasih laptop. Mereka tak mengerti pengoperasian teknologi, berikan pelatihan bukan pada teknologi itu".
Redaksi : Alfaris
0 Comments