Kierahanews - TERNATE – Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia (FPAKI) Maluku Utara, Menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Rabu Tanggal 14 Januari 2026, Sekitar pukul 11.20 WIT.
Aksi massa tersebut meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk mengusut sejumlah kasus korupsi di Pemkot Ternate,
Koordinator Aksi FPAKI Malut, Muhajir M. Jidan dalam orasinya mengungkap, Sejumlah kasus dugaan korupsi pemkot Ternate yang saat ini mencuat ke publik tidak mendapatkan respon tindakan dari APH di Maluku Utara,
Muhajir juga mengatakan, Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Penyaluran Hibah dan Bansos Tahun 2023 sebagaimana LHP BPK Perwakilan Maluku Utara yang menemukan alokasi 1,7 Miliyar di sekretariat daerah bagian Kesra di duga bermasalah, Kasus tersebut saat ini telah resmi di tangani oleh Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, bahkan ada opsi pemanggilan Sekda kota Ternate untuk di mintai keterangan, tetapi sampai saat ini sekda belum di panggil dan di periksa. selain itu, Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Panggung Festival Pulau Hiri yang menelan anggaran 1,2 Miliyar, di bangun tetapi tidak berfungsi dan tidak memiliki manfaat (Total Loss) proyek tersebut di bangun dari tahun 2018 melalui Dinas Parawisata kota Ternate,
Selanjutnya, kata Muhajir, Dugaan Penyimpangan Dana Kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XXIII 2025 yang di gelar 2 hari pada tanggal 29 - 30 Agustus di kota Ternate Senilai Rp.1,6 Miliyar di duga terjadi dugaan penyimpangan, Rakyat kota Ternate justru tidak mendapatkan output manfaat atas Kegiatan tersebut.
Selanjutnya Kasus dugaan penyimpangan dan indikasi Mark up anggaran proyek rehabilitasi dan perbaikan papan nama taman, salah satunya taman Asmaul Husna depan mesjid raya Al - Munawwar Kota Ternate dengan alokasi anggaran sebesar 1 Miliyar,
Oleh karena itu, kamu hadir disini untuk menyampaikan sikap tegas ini, agar pihak- pihak yang diduga terlibat harus di periksa Dan di mintai keterangan secara hukum.
Redaksi : Oies
0 Comments