Kierahanews - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menyoroti serius banjir yang kembali merendam Kelurahan Fitu dan Kastela, Kecamatan Ternate Selatan. Banjir yang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi ini dinilai bukan semata bencana alam, melainkan dampak dari buruknya tata kelola drainase dan lemahnya perencanaan pembangunan kota.
Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ternate, Sahri Yunus..., menegaskan bahwa peristiwa banjir yang terus berulang setiap musim hujan merupakan indikator kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur dasar.
“Banjir di Fitu dan Kastela ini bukan kejadian baru. Hampir setiap tahun warga mengalami hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa persoalan drainase tidak pernah ditangani secara serius dan berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Ternate,” ujar Sahri Yunus.. , Selasa (7/1/2026).
Menurut Sahri Yunus Bidang PPD..., keluhan warga terkait saluran drainase yang tersumbat, sempit, bahkan tertutup instalasi pipa telah berlangsung lama, namun tidak pernah mendapat solusi permanen. Akibatnya, air hujan tidak mengalir dengan baik dan meluap ke pemukiman warga, merendam rumah, tempat usaha, hingga fasilitas umum..
“Kalau setiap hujan warga harus was-was, berarti ada yang salah dengan perencanaan kota kita. Drainase seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek tambal sulam setiap tahun,” tegasnya.
HMI Cabang Ternate menilai persoalan banjir ini juga mencerminkan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi warga yang disampaikan melalui kelurahan maupun forum reses DPRD kerap tidak ditindaklanjuti secara konkret.
“Partisipasi masyarakat sering kali hanya dijadikan formalitas. Padahal warga paling mengetahui titik rawan banjir dan persoalan drainase di lingkungannya. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang nyata, bukan sekadar seremonial,” kata Sahri Yunus bidang PPD.
Lebih lanjut, HMI Cabang Ternate menyerukan pernyataan sikap resmi dari Wali Kota dan DPRD Kota Ternate dalam waktu 14 hari ke depan sebagai bentuk tanggung jawab politik dan administratif terhadap keselamatan warga. Adapun tuntutan yang disampaikan HMI Cabang Ternate meliputi:
1. Membentuk Tim Percepatan Drainase Kota Ternate yang bekerja secara lintas instansi dan berbasis data teknis.
2. Mempublikasikan secara terbuka jadwal dan anggaran perbaikan drainase di kawasan Fitu-Kastela, agar dapat diawasi oleh publik.
Melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan proyek drainase, guna memastikan pekerjaan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan lapangan.
Bidang PPD HMI Cabang Ternate menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bagian dari komitmen HMI dalam mengawal hak dasar warga atas lingkungan yang aman dan layak huni.
“Jika tidak ada perubahan nyata dan sikap resmi dari pemerintah daerah, maka HMI Cabang Ternate akan menggelar aksi moral sebagai bentuk solidaritas kepada warga yang terus-menerus terabaikan oleh sistem,” tegas.Sahri Yunus Bidang PPD.
HMI Cabang Ternate menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan intelektual, serta siap mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil demi mendorong kebijakan pembangunan kota yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada keselamatan warga.
Redaksi : Oies
0 Comments