Krisis Fiskal, Pajak Mencekik: BADKO HMI Jawa Timur Akan Gelar Aksi Demonstrasi

 

Krisis fiskal, pajak yang kian mencekik, hingga pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pemantik kemarahan publik. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur memastikan akan turun ke jalan pada Senin, 25 Agustus 2025, mendesak Presiden segera mencopot Sri Mulyani dari jabatannya.

Koordinator lapangan aksi, Wildan, menegaskan kondisi fiskal nasional 2025 telah memperlihatkan kelemahan serius. Penerimaan pajak anjlok 30,2 persen pada dua bulan pertama, restitusi pajak melonjak, dan rasio pajak jatuh ke 8,42 persen dari PDB jauh dari target 11 persen.

“Pemerintah seakan menutup mata dengan narasi optimisme, padahal kenyataannya defisit sudah terjadi sejak awal tahun. Kebijakan fiskal saat ini hanya menambah beban rakyat kecil,” tegas Wildan.

BADKO HMI Jatim melalui koordinator lapangan aksi menilai, di tengah ketimpangan fiskal pusat dan daerah serta rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, rakyat kecil semakin dipaksa menanggung ongkos negara. Kebijakan pemotongan 0,5 persen transaksi e-commerce UMKM disebut hanya memperburuk situasi.

Dalam pernyataan resminya, BADKO HMI Jatim menyampaikan sembilan tuntutan utama:

1. Kembalikan independensi fiskal ke jalur konstitusi.
2. Keterbukaan atas penerimaan pajak global minimum tax.
3. Hentikan beban pajak bagi UMKM dan rakyat kecil.
4. Segera lakukan reformasi distribusi fiskal pusat-daerah.
5. Mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
6. Hapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Meminta kepada Presiden RI mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.
8. Ganti Menteri Keuangan dengan sosok berbasis kebijakan moneter.
9. Meminta Kepala DJP dan Bea Cukai Jawa Timur mendukung tuntutan BADKO HMI Jatim.

Menurut Koordinator Lapangan, tuntutan ini lahir dari kegagalan pemerintah menjaga keadilan fiskal, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat kecil.

“Kami tidak ingin rakyat menjadi tumbal dari kebijakan fiskal yang rapuh. Negara harus segera melakukan koreksi arah ekonomi,” pungkas Wildan.