Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hardy, menyesalkan pernyataan Rafiq Hafitzh yang dinilai menyesatkan terkait kiprah Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri. Menurut Hardy tudingan yang menyebut Irine hanya menjadi “penonton pembangunan daerah” tidak berdasar dan menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap fungsi dan peran legislatif.
“Satu dari tiga fungsi utama DPR adalah fungsi anggaran. Dalam fungsi ini, DPR berwenang terlibat langsung dalam pembahasan anggaran kegiatan atau program bersama mitra kerja eksekutif. Tujuannya untuk menjaga proporsi dan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah,” tegas Hardy di Ternate, Kamis (6/11/25).
Ia menjelaskan, sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan membangun wilayah masing-masing, kecuali bila daerah menyerahkan kewenangan tertentu kepada pemerintah pusat.
“Selama suatu program atau proyek belum diserahkan atau diusulkan menjadi kewenangan pusat, maka tanggung jawabnya masih berada di pemerintah daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hardy menilai peran DPR RI justru penting dalam menjembatani aspirasi daerah pemilihan agar program pembangunan daerah dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“DPR RI memiliki fungsi menyambung aspirasi daerah pemilihan lewat usulan program daerah kepada pemerintah pusat melalui mitra kementerian. Jadi sangat keliru jika dikatakan anggota DPR hanya menonton pembangunan,” ujarnya.
Hardy menegaskan, Irine Yusiana Roba Putri telah menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan di Maluku Utara. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, Irine telah membawa berbagai program nasional ke wilayah tersebut, antara lain program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, serta program dari Komisi V DPR RI seperti Pamsimas, Sanimas, dan BSPS yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Terbaru, Irine bahkan berhasil memediasi pertemuan delapan mata antara DPR, Menteri PUPR, Gubernur Maluku Utara, dan Bupati Taliabu. Ini bukti nyata kepedulian dan konsistensi beliau dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku Utara,” tambahnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kritik terhadap kinerja seorang wakil rakyat harus didasarkan pada data dan pemahaman yang objektif.
“Jangan sampai karena ketidaktahuan atau sikap subyektif justru melahirkan spekulasi sesat yang menyesatkan publik,” pungkas Hardy.
0 Comments