Aliansi Persatuan Masyarakat IBU Kecam Sikap Gubernur Maluku Utara yang Dinilai Arogan

Halmahera Barat, 18 September 2025

Kierahanews -  Aliansi Persatuan Masyarakat IBU (API IBU) melayangkan kecaman keras terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, terkait sikapnya yang dinilai arogan dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Kecaman ini muncul akibat kunjungan kerja Sherly Laos yang dianggap tidak membawa solusi konkret bagi permasalahan mendasar yang dihadapi warga.

Koordinator API IBU kapten Fai' menyatakan bahwa "meskipun Gubernur telah tiga kali mengunjungi Kecamatan Ibu, perhatian terhadap masalah krusial seperti akses air bersih, pasar tradisional, dan pelabuhan masih sangat minim. Empat desa, yaitu Jere, Nanas, Ngawet, dan Adu, terus berjuang dengan keterbatasan akses air bersih, sementara akses ke pasar dan pelabuhan yang vital bagi pembangunan juga sangat terbatas.

"Kehadiran Ibu Gubernur hanya sebatas seremonial tanpa membawa dampak positif bagi rakyat yang tertekan dengan keterbatasan ini," ujar Koordinator API IBU dalam pernyataan persnya. "Rakyat sangat berharap kunjungan Ibu Gubernur dapat membawa perubahan nyata, namun harapan itu pupus."

API IBU juga menyoroti keterbatasan anggaran APBD Halmahera Barat dan janji-janji Bupati yang dinilai tidak bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa solusi untuk masalah akses ini hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan Gubernur dengan alokasi anggaran yang memadai.

Pada kunjungan Sherly Laos di Kecamatan Ibu Selatan, Selasa, 16 September 2025, Gubernur dinilai menunjukkan sikap yang tidak pro terhadap kebutuhan utama rakyat. "Ibu Gubernur terkesan enggan mengetuk hati nuraninya dan tidak memberikan solusi yang baik. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di rumah sendiri, atau Ibu Gubernur berbahagia di atas penderitaan rakyat sendiri," tegas Koordinator API IBU.

API IBU mendesak Gubernur Sherly Laos untuk segera mengambil tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Kecamatan Ibu selatan. Mereka juga menyerukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang berkaitan dengan pembangunan di daerah tersebut.

Redaksi : Idhar